Tanjung selor, Ikonkabar – Rencana aksi unjuk rasa oleh aliansi mahasiswa di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Aksi tersebut bertujuan mendesak Kapolda Kaltara untuk mundur dari jabatannya, menyusul mencuatnya isu dugaan penukaran barang bukti sabu seberat 12 kilogram dengan tawas, serta penangkapan beberapa anggota Polres Nunukan oleh Mabes Polri.

Menanggapi isu tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat, menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai penukaran barang bukti tidak benar.

“Yang terjadi bukan penukaran 12 kilogram sabu dengan tawas. Faktanya adalah pencurian barang bukti sabu seberat 7 gram oleh dua oknum anggota Dittahti Polda Kaltara, dan hal ini telah kami sampaikan secara terbuka ke media,” ujar Budi, Kamis (17/7/2025).

Polda Kaltara, lanjutnya, sejak awal menangani kasus ini secara cermat dan tertutup karena menyangkut jaringan narkotika berskala besar. “Peredaran narkoba memiliki jaringan kuat dan pendanaan besar. Jika disampaikan secara terbuka sejak awal, dikhawatirkan akan memengaruhi saksi atau mengaburkan fakta,” jelasnya.

Saat ini, berkas perkara dua personel Dit Tahti yang terlibat telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan masih dalam proses koordinasi untuk kelengkapan administrasi. Setelah dinyatakan lengkap, kasus akan segera dilimpahkan ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan hasil uji laboratorium, tidak ditemukan perubahan bentuk maupun kandungan pada barang bukti 12 kilogram sabu tersebut. Keterangan tersebut juga diperkuat dengan pengakuan tersangka dalam kasus penangkapan narkoba yang sama, yang kini diperiksa sebagai saksi.

Terkait penangkapan empat anggota Polres Nunukan, termasuk Kasat Resnarkoba, Kombes Budi menyebut hal itu sebagai bagian dari kerja sama antara Polda Kaltara dan Mabes Polri dalam pemberantasan jaringan narkoba lintas wilayah.

“Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan dan saling menguatkan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa Polda Kaltara terus meningkatkan pengawasan, baik melalui audit internal, evaluasi mingguan dan bulanan, serta penegakan disiplin melalui Propam.

Sebagai provinsi perbatasan dengan Malaysia, Kaltara diakui memiliki tantangan serius dalam pengawasan narkotika. Banyaknya jalur tidak resmi membuat wilayah ini rawan menjadi pintu masuk narkoba dari jaringan internasional.

“Godaan dari bandar narkoba sangat besar. Namun, kami tegaskan bahwa tidak ada impunitas. Siapa pun yang terlibat, termasuk anggota Polri, akan ditindak tegas. Ini merupakan bentuk komitmen Kapolda untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang mencoreng nama baik kepolisian,” tegas Budi.

Polda Kaltara, lanjutnya, tidak akan menoleransi pelanggaran hukum di internal, dan justru menjadikan penindakan terhadap anggota sebagai bagian dari reformasi dan komitmen menuju kepolisian yang bersih dan profesional.

Meski demikian, rencana aksi mahasiswa masih terus mencuat di berbagai platform media sosial. Mereka menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepolisian di wilayah Kaltara.

Polda Kaltara menyatakan tetap membuka ruang dialog dan akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyikapi aspirasi mahasiswa maupun masyarakat.