Tanjung Selor, 4 Juli 2025 — Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., menerima kunjungan kerja dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI yang dipimpin oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Saurlin P. Siagian, S.Sos., M.A., di ruang Rupatama Kayan Mapolda Kaltara, Jumat (4/7).

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan membangun dialog konstruktif terkait penanganan pengaduan pelanggaran HAM di wilayah Kalimantan Utara. Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, S.I.K., para Pejabat Utama Polda, serta Kapolres dan Kapolresta jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa Polda Kaltara berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum. Ia menekankan bahwa pendekatan humanis dan profesional menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Setiap langkah penegakan hukum harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh mengabaikan hak dasar masyarakat. Kami terus berbenah agar pelayanan publik kepolisian berjalan sesuai prinsip keadilan dan HAM,” ujar Kapolda.

Komisioner Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Polda Kaltara. Ia menilai dialog seperti ini menjadi bagian penting dari penguatan sistem perlindungan HAM, terlebih di wilayah yang memiliki kompleksitas geografis dan tantangan sosial seperti Kalimantan Utara.

“Kami menyambut baik keterbukaan dari jajaran Polda Kaltara. Harapan kami, sinergi ini dapat meningkatkan responsivitas terhadap laporan pelanggaran HAM, dan menciptakan sistem penanganan yang lebih efektif, efisien, serta humanis,” ungkap Saurlin.

Sebagai penutup kegiatan, kedua belah pihak melakukan pertukaran cinderamata sebagai simbol kerja sama dan komitmen bersama. Momen ini juga ditandai dengan sesi foto bersama yang mencerminkan semangat kolaboratif dalam menjaga hak-hak warga negara.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari penguatan sinergi antara Polri dan Komnas HAM dalam rangka membangun sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia di Kalimantan Utara.