TANJUNG SELOR – Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si., menegaskan komitmen pemberantasan narkoba, penguatan pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Arahan tersebut disampaikan dalam Commander Wish kepada seluruh personel Polda Kaltara dan jajaran Polres, Minggu (19/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rupatama Bhara Daksa itu didampingi Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., serta diikuti personel jajaran Polres melalui konferensi video.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa tantangan keamanan di Kalimantan Utara membutuhkan langkah penanganan yang terukur, koordinasi lintas sektor, serta kehadiran polisi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Posisi geografis Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi perhatian khusus, terutama terkait potensi peredaran narkoba lintas batas, penyelundupan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencucian uang, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Lima langkah pemberantasan narkoba

Kapolda menekankan lima langkah utama dalam pemberantasan narkoba, yakni pencegahan, penindakan, penguatan pengawasan perbatasan, pemulihan kawasan rawan narkoba, dan sinergi antarlembaga.

Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi dan penguatan ketahanan masyarakat. Sementara itu, penindakan diarahkan untuk mengungkap bandar, pengendali, serta jaringan peredaran narkoba.

Pengawasan jalur darat dan laut juga perlu diperkuat guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan lintas batas. Dalam pelaksanaannya, kepolisian akan memperkuat koordinasi dengan BNN, TNI, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penegakan hukum, menurut arahan tersebut, harus dilakukan secara tegas, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat.

Delapan program prioritas menjadi pedoman

Selain pemberantasan narkoba, Kapolda menyampaikan delapan program prioritas yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, akuntabilitas anggaran, pemolisian cerdas, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolda juga menekankan enam prinsip perilaku operasional bagi personel, yaitu hadir melindungi, dekat mengayomi, cepat melayani, adil menegakkan hukum, terbuka terhadap pengawasan, dan adaptif terhadap perubahan.

Prinsip tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi anggota dalam menjalankan tugas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Respons layanan 110 dan SPKT jadi perhatian

Dalam aspek pelayanan publik, Kapolda meminta jajaran meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Pelayanan juga harus disertai komunikasi yang jelas, termasuk pemberian informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Pendekatan yang ramah terhadap korban menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang profesional dan berkeadilan.

Kapolda turut menyoroti pemberantasan judi daring, penipuan digital, pemulihan kawasan rawan narkoba, serta pembenahan integritas internal.

Penguatan Polres dan Polsek dinilai penting agar pelayanan kepolisian dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan konektivitas.

Integritas personel dan kepercayaan masyarakat

Dalam arahannya, Kapolda juga mengingatkan pentingnya keteladanan pimpinan, pembinaan anggota, soliditas organisasi, serta keseimbangan kehidupan keluarga personel.

Ia menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus memberikan perlindungan, pertolongan, dan keadilan kepada masyarakat. Pangkat dan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Seluruh personel harus hadir di tengah masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani dengan tulus. Jadikan setiap langkah sebagai pengabdian dan setiap tindakan sebagai kebaikan. Kita harus bekerja dengan integritas, memberikan pelayanan yang cepat dan adil, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata,” tegasnya.

Melalui Commander Wish tersebut, seluruh personel Polda Kaltara dan jajaran diharapkan mampu menerapkan kebijakan pimpinan secara konsisten, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan berintegritas, dengan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.